Jaman Orde Baru merupakan zaman yang kental dengan kekuasaan dan otoriter, di mana pemerintah dijalankan dengan sistem yang kadang mengabaikan kebebasan dan hak asasi manusia. Pemerintahan Orde Baru memiliki kecenderungan untuk mengutamakan keamanan dan stabilitas negara di atas segalanya. Sistem pemerintahan Orde Baru dapat dijelaskan dengan singkat, yaitu sistem yang memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah, sedangkan masyarakat hanya sebagai objek penerima kebijakan. Namun, sejumlah kalangan memandang bahwa ada sisi positif dari pemerintahan Orde Baru.
1. Latar Belakang Kondisi Politik dan Sosial di Masa Orde Baru
Pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Baru sangat ditandai oleh pendekatan otoriter yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Kondisi politik dan sosial yang terjadi pada masa tersebut sangat gejolak dan tidak stabil. Hal tersebut terlihat dari adanya berbagai aksi demonstrasi serta kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Masyarakat pada masa tersebut juga mengalami pembatasan kebebasan dalam berekspresi. Media massa diawasi ketat oleh pemerintah dan adanya sensorisasi terhadap berita maupun opini yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Hal tersebut juga mengakibatkan adanya tindakan represif dan kekerasan terhadap masyarakat yang melakukan kritik terhadap pemerintah.
2. Sistem Pemerintahan Orde Baru
Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem sentralistik atau terpusat. Pemerintah mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian, pendidikan, dan politik. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatasi segala kritik dan kegiatan yang dianggap merugikan kepentingan negara.
Dalam sistem tersebut, Presiden Soeharto memiliki kekuasaan besar dan tidak dapat diganggu gugat. Soeharto dikatakan sebagai sosok yang militeris dan keras, tetapi juga cukup terampil dalam menjalankan pemerintahan. Meski terdapat kritik dari masyarakat dan dunia internasional, pemerintah tetap mempertahankan sistem tersebut.
3. Pembangunan dalam Sistem Pemerintahan Orde Baru
Pemerintahan masa Orde Baru dikenal dengan kebijakan pembangunan yang digaungkan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi Indonesia. Pembangunan pada masa tersebut lebih ditekankan pada sektor industri dan infrastruktur. Pemerintah ingin meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dengan meningkatkan produksi barang dan jasa.
Namun, dalam implementasinya, kebijakan pembangunan tersebut berdampak negatif pada lingkungan dan hilangnya hak-hak masyarakat dalam penguasaan tanah. Pemerintah tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan saat mengambil keputusan untuk melakukan pembangunan.
4. Politik Jender pada Masa Orde Baru
Walaupun ada harapan untuk adanya reformasi yang mencakup kesetaraan gender, pada kenyataannya politik jender pada masa Orde Baru masih menempatkan perempuan di belakang laki-laki. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih cenderung diskriminatif terhadap perempuan.
Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan masih belum dikejar dengan serius oleh pemerintah. Kondisi tersebut membuat perempuan tidak dapat berkembang secara maksimal dan masih mengalami ketimpangan sosial dalam berbagai aspek kehidupan.
5. Masalah HAM pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sangat sering terjadi karena sistem politik yang otoriter dan terpusat. Pemerintah melakukan penindasan terhadap kelompok atau individu yang dianggap mengganggu stabilitas ketertiban dan keamanan nasional.
Tindakan mereka seringkali dilakukan dengan cara-cara represif dan kekerasan, seperti pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan lain-lain. Pada masa tersebut, negara menempatkan hak dan kepentingan nasional di atas hak asasi manusia.
6. Pendidikan pada Masa Orde Baru
Sistem pendidikan pada masa Orde Baru juga dikendalikan oleh pemerintah. Isi kurikulum dan metode pengajaran disesuaikan dengan ideologi pemerintah dan kepemimpinan Presiden Soeharto. Agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siswa harus lulus ujian yang diadakan oleh pemerintah.
Sekolah yang bersifat swasta juga diawasi oleh pemerintah dan dianggap sebagai sarana untuk mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan. Pendidikan pada masa tersebut lebih ditekankan pada aspek ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan industri dan mengembangkan kemampuan ekonomi negara.
7. Sikap Indonesia Terhadap Dunia Internasional pada Masa Orde Baru
Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru lebih memilih untuk memperkuat hubungan dengan negara non-blok, dan membatasi hubungan dengan negara Barat. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang Sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh orang Barat.
Namun, kebijakan luar negeri tersebut membuat Indonesia dianggap sebagai negara yang terlalu tertutup dan tidak mau bekerjasama dengan negara lain. Selain itu, Indonesia juga mengalami isolasi politik dari negara-negara Barat.
8. Perkembangan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, perekonomian Indonesia berkembang cukup pesat. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi dan ekspor beberapa komoditas utama Indonesia seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara.
Kebijakan tersebut juga diikuti dengan langkah-langkah lain seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kerjasama dengan perusahaan asing. Namun, berkembangnya ekonomi juga turut memicu masalah ekonomi yang muncul seperti pengangguran, gap sosial, dan kemiskinan.
9. Perkembangan Budaya pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, budaya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik yang digunakan pemerintah. Pesan-pesan yang dikampanyekan oleh pemerintah, seperti nasionalisme, kebersihan, dan ketertiban, dianggap sebagai nilai-nilai yang harus dipegang oleh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut membuat budaya Indonesia di masa tersebut cenderung monoton dan dipenuhi dengan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintahan. Tetapi, perkembangan budaya pada masa tersebut juga diwarnai dengan keberhasilan Indonesia dalam mempromosikan budaya lokal dan kekayaan alam Indonesia.
10. Peninggalan Orde Baru Pada Masa Kini
Pada masa kini, Orde Baru telah berakhir dan pemerintah Indonesia kini menggunakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Tetapi, pengaruh Orde Baru pada perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia masih dapat dirasakan hingga saat ini.
Peninggalan Orde Baru seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik sosial masih menjadi persoalan utama di Indonesia pada masa sekarang. Hal tersebut membuat Indonesia perlu terus mengejar transformasi kearah masyarakat yang lebih adil, demokratis dan humanis.
1. Pengertian Orde Baru
Pada awalnya, orde baru diartikan sebagai suatu periode dalam sejarah Indonesia yang dimulai sejak tahun 1965 setelah kegagalan pengambilalihan kekuasaan oleh PKI. Namun, secara politis, orde baru mengacu pada periode 32 tahun pemerintahan Soeharto yang dianggap sebagai pemerintahan otoriter dan cenderung korup. Pemerintahan yang dijalankan menganut sistem yang sama dengan sistem yang dianut pada masa kolonialisme. Pada masa orde baru, wilayah Indonesia dibagi menjadi 27 Provinsi yang diketuai oleh seorang gubernur yang diangkat oleh pemerintah pusat.
2. Ciri-Ciri Orde Baru
Orde baru memiliki ciri-ciri yang sangat khas dan berbeda dengan periode sebelumnya. Beberapa ciri-ciri tersebut antara lain, otoritarianisme yang kuat, pembangunan ekonomi yang gencar, penegakan hukum yang tegas, kebijakan politik luar negeri yang berpihak pada Barat, serta menitikberatkan stabilitas nasional dan keamanan sebagai prioritas utama.
3. Politik Ekonomi Orde Baru
Pada masa orde baru, pemerintah menerapkan politik ekonomi yang dikenal dengan sebutan Trickle Down Effect. Artinya, pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur dan investasi asing. Dalam implementasinya, program ini hanya berhasil memajukan kelas ekonomi atas sementara kelas bawah masih miskin.
4. Jaringan Orde Baru
Pemerintahan orde baru telah membangun jaringan kekuasaan yang kuat untuk mengontrol masyarakat dan dunia politik. Jaringan kekuasaan ini melibatkan beberapa elemen seperti ormas, militer, bisnis, serta pemerintahan. Keberhasilan orde baru dalam menjalin jaringan kekuasaan ini sangat tergantung pada kemampuan Soeharto dalam mengkoordinasikan dan mengontrol berbagai elemen tersebut.
5. Pembangunan Infrastruktur
Orde baru dikenal dengan pembangunan infrastruktur yang begitu pesat. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, jembatan, dan bandara menjadi fokus pemerintah pada masa tersebut. Terdapat beberapa proyek megah pada masa orde baru seperti pembangunan monorel, pembangunan kota mandiri, serta pembangunan bendungan.
6. Islam dan Orde Baru
Pada masa orde baru, pemerintah tidak pernah menggunakan Islam sebagai dasar politik. Namun peyelenggaraan hajj dan pendidikan agama islam semakin diperluas dan mendapat perhatian dari pemerintah. Keikutsertaan para ulama pada posisi penting dalam orde baru memudahkan masuknya nilai-nilai Islam dalam pidato pidato politik.
7. Indonesia dan Hubungannya dengan Luar Negeri
Orde baru menempatkan hubungan internasional sebagai bagian terpenting dari politik luar negeri. Pasca konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah kembali terbuka terhadap pendekatan kerjasama. Hubungan diplomatik kembali dijalin antara Indonesia dengan beberapa negara barat termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Seluruh hubungan dengan Cina ditutup karena Tiongkok masih bisa dianggap sebagai musuh untuk jangka panjang.
8. Pengaruh Soeharto dalam Orde Baru
Soeharto dianggap sebagai penguasa yang karismatik dan mempunyai kemampuan untuk memimpin dengan tegas dan efektif. Meskipun terbukti korup, Soeharto berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Seiring berjalannya waktu, upaya reformasi yang dilakukan oleh masyarakat membawa dampak terhadap popularitas Soeharto dan membuatnya mengundurkan diri.
9. Turunnya Orde Baru
Menjelang akhir kekuasaannya Soeharto semakin tak lagi dihormati oleh rakyatnya karena politik oportunisme dan korupsinya. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 memperburuk situasi politik dan ekonomi nasional. Muncul kekecewaan terhadap kegagalannya sebagai sosok pemimpin yang mampu menguasai perekonomian Indonesia. Soeharto memutuskan mundur dari kekuasaan secara damai pada 21 Mei 1998.
10. Akhir Orde Baru dan Pergantian Pemerintahan
Orde Baru berakhir pada tahun 1998 setelah munculnya peristiwa Reformasi yang dipicu oleh mahasiswa dan keresahan di masyarakat. Reformasi menjadi klimaks dari gerakan yang akan mengubah Indonesia menjadi negara demokrasi dengan mewujudkan keinginan rakyat untuk melakukan reformasi sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Pada masa pasca reformasi, terjadi pergantian pemerintahan dengan menghadirkan demokrasi sebagai bentuk baru pemerintahan.
Kebijakan Pemerintah pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintahan yang dijalankan menganut sistem yang sangat otoriter dan cenderung mengabaikan hak-hak asasi manusia. Beberapa kebijakan pemerintah saat itu yang sangat kontroversial adalah sebagai berikut:
Pemusnahan Terhadap Aktivis & Penolakan Kritik
Pemerintah Orde Baru sangat keras terhadap kritikus dan aktivis politik yang tidak sejalan dengan pemerintahan saat itu. Banyak aktivis yang dipenjara atau bahkan hilang tanpa jejak. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah penangkapan dan disiksa terhadap aktivis Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib.
Pemerintah juga memblokir dan membekukan organisasi yang tidak sejalan dengan pemerintah, seperti Partai Komunis Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak pengurus partai yang dipenjara, jadi pengungsi, atau bahkan ditembak mati.
Dominasi Terhadap Media
Pemerintahan Orde Baru sangat dominan terhadap media. Mereka mengontrol semua media massa, termasuk televisi, radio, dan surat kabar, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kendali penuh terhadap apa yang disampaikan kepada masyarakat.
Namun, media bawah tanah mulai merespon dengan meluncurkan publikasi yang tidak disensor dan menerbitkan kritik terhadap pemerintah. Banyak jurnalis yang dipenjara atau hilang karena menulis artikel yang tidak disetujui oleh pemerintah.
Pemimpin Otoriter
Presiden Orde Baru, Soeharto, sangat otoriter dalam menjalankan pemerintahannya. Dia memimpin Negara secara otoriter dengan memperluas kekuasaannya dan menghancurkan kaum oposisi. Sistem kekuasaannya juga dirancang untuk memungkinkannya untuk mengambil dan mempertahankan kendali terhadap pemerintahan dan politik Indonesia.
Pembangunan Infrastruktur
Di bawah Soeharto, pemerintahan Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Mereka membangun jaringan jalan tol, memperbarui pelabuhan dan bandara, dan membangun banyak gedung-gedung perkantoran dan bangunan-bangunan umum lainnya.
Namun, penekanan pada pembangunan infrastruktur ini juga mengakibatkan adanya penggunaan yang buruk terhadap tanah dan lingkungan, termasuk penggusuran paksa dan rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup sebagai akibat dari proyek-proyek besar.
Kebijakan Ekonomi
Pemerintah Orde Baru memiliki kebijakan ekonomi yang sangat sentralisasi dengan menggunakan monopoli dan pembatasan untuk memaksa investasi dan kegiatan ekonomi mereka berada di bawah kendali pemerintah. Hal ini berakibat pada menjadikan sektor bisnis yang terpusat dan tidak sehat karena kurangnya kompetisi dan keinginan untuk terdesentralisasi.
Terdapat perlunya kebijakan ekonomi yang demokratis, yang mendukung usaha kecil dan menengah, serta kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan seperti ini dapat menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua orang.
| Subjek | Deskripsi |
|---|---|
| Kebijakan Pemimpin Otoriter | Diskusi mengenai Soeharto dan gaya kepemimpinannya yang otoriter |
| Dampak Pembangunan Infrastruktur | Mengatasi konsekuensi negatif dari pembangunan infrastruktur di bawah Orde Baru |
| Pemusnahan Aktivis | Rincian mengenai peristiwa yang terjadi kepada aktivis politik dan kritikus |
| Dominasi Terhadap Media | Analisis mengenai kontrol pemerintah terhadap media massa |
| Kebijakan Ekonomi | Diskusi tentang kebijakan ekonomi Orde Baru |
Dalam keseluruhan, pemerintahan Orde Baru memiliki berbagai hal positif yang dikenang, namun, pemerintahan ini juga memiliki bayang-bayang kebijakan yang sangat kontroversial dan represif pada masa itu. Saat ini, pemerintah Indonesia terus mencoba untuk mereformasi sistem pemerintahan dan menjadikannya sebuah pemerintahan yang demokratis dan representatif bagi semua rakyat Indonesia.
Maaf, tidak ada url yang diberikan dalam list json. Mohon untuk menyediakan url terlebih dahulu untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini.
Terima Kasih Sudah Membaca
Itulah sedikit ulasan mengenai sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengunjungi website kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di artikel berikutnya!
